Agustus, 2007 Tanpa Diiringi Kesejahteraan Rakyat, Maka Perdamaian di Aceh Masih Rawan.
Apabila perdamaian di Aceh tidak diiringi dengan kesejahteraan rakyat, maka perdamaian di Aceh masih rawan akan konflik. Hal tersebut dinyatakan oleh Arie Soetijo, peneliti dari Institute for Research and Empowerment (IRE) atau Insitusi Pemberdayaan Masyarakat Adat Yogyakarta, yang juga merupakan penulis buku membangun Aceh dari Gampoeng,
Menurut Arie, perubahan keadaan menuju perdamaian dan kesejahteraan, merupakan cita-cita mulia. Perjalanan sektor ekonomi dan politik suatu bangsa, sebagai mana di alami Indonesia yang penuh dinamika, tidak kurang diliputi oleh bermacam tantangan, capaian, dan sekaligus berbagai kendala. Disebutkan, harapan Aceh memiliki garapan tersebut, sebagai bentuk kemulian, yakni menata kehidupan masyarakat yang efektif, responsif dan demokrasi.
“Bagaimana Perdamaian dan Pembangunan bisa berhubungan secara positif, itu dengan cara berdemokratisasi mulai dari struktur kekuasaan Gampoeng dan Mukim yang menjadi nilai dalam menegakkan Perdamaian di Aceh, saya percaya ini adalah tantangan bagi kita semua, karena banyak Pemuda saat ini meniru nilai-nilai luar, itu adalah tantangan kita untuk meciptakan bagaimana daya tahan lokalitas itu untuk tidak masuk”ungkapnya.
Arie menambahkan, lembaran lama yang berisi pertikaian, kekerasan, serta ketidak pastian, telah mendorong bangkit serta membangun diri, dengan suasana batin yang harmonis, intergrasi dan penuh kohesi sosial, sehingga terciptanya kedamaian.
Karenananya untuk menjaga keabadian kedamaian tersebut, Pemerintah mempunyai tugas untuk mensejahterakan rakyatnya.(Windy Faghta)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 29, 2007 18:15 | permalink | News Stop Teror di Agara, Wagup.
Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar meminta kepada semua pihak yang bertikai di Aceh Tenggara, untuk menghentikan aksi teror. Nazar menghimbau semua pihak yang terlibat dalam teror, harus segera menghentikan aksinya, karena telah menimbulkan dampak situasi yang tidak nyaman, khususnya bagi masyarakat di Agara
Muhammad Nazar menambahkan, Pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, terkait dengan perkembangan situasi keamanan di Kabupaten itu.
Wagub menegaskan, Pemerintah akan tetap melantik pasangan Hasanuddin Beruh dan Syamsul Bahri, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dalam Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 11 Desember 2006, sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. karena melantik Bupati/Wakil Bupati yang sah telah diatur dalam Undang-undang.
“Semua pihak sedang bekerja keras untuk mensukseskan Pelantikan ini, pembakaran Sekolah itu tentu akan merugikan masyarakat Aceh Tenggara itu sendiri. Kita semua sudah sepakat dengan Agenda Perdamaian bahwa kalah atau menang itu sebuah hal yang harus diterima, dan saya kira Premanisme itu harus dihentikanlah”, tegas Wagub Rabu (29/08).
Terkait pembakaran rumah sekolah di Aceh Tenggara, Wakil Gubernur mengharapkan agar Premanisme Politik di Aceh Tengara bisa dihentikan, karena semua komponen sudah sepakat dengan agenda perdamaian. Diungkapkannya, kalah dan menang dalam pilkada adalah hal yang sangat wajar, dan diharapkan tidak berimbas kepada penghasutan warga untuk melakukan aksi anarkis.(Abu sidiq)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 29, 2007 18:05 | permalink | News Pelaksanaan Pilkada Aceh Selatan Diminta Untuk Dihentikan.
13 Lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Bersih Aceh Selatan mendesak Gubernur Propinsi NAD untuk menghentikan sementara pelaksaan Pilkada di Aceh Selatan. Hal ini dikarenakan permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut proses Pilkada, tetapi sudah masuk dalam wilayah politisasi syariat, terutama menyangkut dengan cara pemahaman qanun-qanun yang berlaku.
Menurut Juru Bicara Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Bersih Aceh Selatan, Rahmad Jailani mengatakan, banyak terdapat kejanggalan dalam Pilkada Aceh Selatan, salah satunya rekap nilai uji baca Alquran masih diragukan kebenarannya.
“Kita mendapati beberapa kejanggalan-kejanggalan yang tentunya sangat merugikan proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Aceh, nah kejanggalan-kejanggalan itu makin terasa ketika memasuki proses pembacaan ayat suci Alquran di Aceh Selatan disana. Memang ada beberapa dari Calon Kandidat yang tidak diluruskan, misalnya ada beberapa Kandidat yang memang bisa tetapi kemudian dinyatakan tidak lulus”, ungkap Rahmad kepada Redaksi Nikoya FM Selasa (28/08).
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Bersih Aceh Selatan mengarapkan kepada pihak-pihak lain diluar KIP, Panwas dan Balon Bupati, Wakil Bupati untuk tidak memberikan pernyataan yang berujung kepada terbentuknya opini publik bahwa apa yang diputuskan oleh KIP Aceh Selatan sudah benar dan final.
Dikarenakan sampai saat ini belum ada pembuktian yang transparan, objektif serta diterima oleh semua pihak.(Deni Zulfikar)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 29, 2007 18:00 | permalink | News Membaca Belum Menjadi Kebutuhan Hidup di Indonesia.
Kekurang mampuan anak-anak di Aceh dalam bidang Ilmu Pengetahuan, serta tingginya angka buta huruf dewasa ini di Indonesia, adalah akibat membaca belum menjadi kebutuhan hidup, dan belum menjadi budaya bangsa.
Oleh sebab itulah Perpustakaan Wilayah (PUSWIL) Nanggroe Aceh Darussalaman (NAD), mencoba menjadikan membaca sebagai kebutuhan hidup dan Budaya Bangsa, hal itu dinyatakan Kamaruddin H. Husein, Kepala Perpustakaan Wilayah NAD, pada acara serah terima Gedung Layanan dan Mobil Keliling Perpustakaan.
“Jadi terkait dengan Minat Baca ini, pada waktu itu saya terhubungi dengan pihak Perpustakaan Nasional, dan mereka langsung membantu dua unit kenderaan Pustaka Keliling. Dengan kenderaan itu kita mencoba membantu sesuai dengan moto “Perpustakaan adalah Jiwa dan Raga Minat Baca”, kita mendatangi langsung ke pengungsi-pengungsi itu untuk membaca, jadi mereka bisa terhibur dengan adanya kegiatan ini”, kata Kamaruddin.
Kamarudin Husein menambahkan, mengadakan perubahan Budaya masyarakat memerlukan suatu proses dan waktu panjang tergantung dari Political Will (Kebijakan Politik) Pemerintah dan masyarakat.
Disebutkannya juga, salah satu faktor yang menyebabkan kemampuan membaca Anak-anak Aceh tergolong rendah, karena sarana dan prasarana Pendidikan khususnya Perpustakaan dengan Buku-bukunya, belum mendapat prioritas dalam penyelenggaraannya.
Karenanya pihak Perpustakaan Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, sangat membutuhkan bantuan untuk mengembangkan minat baca di Aceh.
“Bulan Mei itu saya sudah membuka Reopening, untuk membuka kembali dan melayani masyarakat yang kondisinya sangat terbatas pada saat itu. Saya terus melakukan koordinasi dengan pihak PEMDA, Pemerintah Pusat maupun dengan NGO yang ada di Aceh, dan perhatian terhadap minat baca ini pun terwujud, karena Pendidikan ini merupakan suatu faktor yang sangat penting”, ungkapnya.
Kamaruddin Kepala Perpustakaan Wilayah NAD, juga mengucapkan rasa terimakasih dan syukur atas perhatian yang begitu besar dari UNESCO, terhadap fasilitas peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama dalam hal mendukung minat baca bagi masyarakat di Aceh.(Windy F.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 28, 2007 18:15 | permalink | News Gerakan Anti Korupsi Masih Menindak Lanjuti Laporan Dari Koalisi Guru Bersatu.
Gerakan Anti korupsi (GeRAK) Aceh, sampai saat ini masih menindak lanjuti laporan dari Koalisi Guru Bersatu (Kobar GB), mengenai indikasi adanya penyelewengan dana pelatihan Guru oleh BRR.
Menurut Abdullah Abdul Latib, Manager Program Parlemen GeRAK, mengenai laporan dari KOBAR GB NAD tentang adanya indikasi penyelewengan dana Proyek Pelatihan Guru, yang menelan dana sebesar 40 milyar rupiah, pihak Kejaksaan, Dewan Pengawas BRR, dan Satuan Anti Korupsi, masih menelusuri laporan dari KOBAR GB tersebut. Penulusuran itu dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya penyelewengan dana.
“Semua pihak yang terlibat termasuk Dinas Pendidikan sendiri, memberikan informasi sejauh mana yang telah dilakukan KOBAR GB terkait dengan Proyek Pelatihan 40 Milyar itu. Jadi tadi juga turut dihadiri oleh Satuan Anti Korupsi termasuk juga Pengawas BRR, karena KOBAR GB telah memberikan laporan ini ke berbagai Instansi Hukum, sehingga dari pihak Kejaksaan akan menelusuri kembali dan memperhatikan apa yang menjadi laporan dari KOBAR GB. Jadi kita belum tahu pasti sampai saat ini apakah terjadi penyimpangan atau tidak”, jelasnya kepada Redaksi Nikoya FM Senin (27/08).
Disebutkan Abdullah, Gerakan Anti Korupsi Aceh telah mengundang semua pihak yang terlibat dalam hal ini, termasuk pihak Kejaksaan dan Satuan Anti Korupsi dalam sebuah Diskusi Publik untuk memberikan informasi mengenai adanya indikasi penyelewengan dana Pelatihan Guru itu.(Windy F.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 28, 2007 18:10 | permalink | News
