Agustus, 2007
Pemerintah Harus Memberi Alasan Yang rill Mengenai Tapol/Napol Aceh.
Pengamat Politik dari Universitas Syiah Kuala Unsyiah Banda Aceh, Mawardy Ismail, mengatakan Pemerintah harus memberi alasan yang rill mengenai Tapol/Napol Aceh yang masih mendekam dalam rumah tahan RI di beberpa tempat di pulau Jawa dan Sumatera. Dalam hal ini pemerintah diungkapkannya harus mengelurkan pernyataan mengenai keberadaan para Napol-tapol Aceh.
Pemerintah diungkapkannya juga harus menjelaskan jika memang tidak bisa di bebaskan atau sebaliknya, maka pemeritah harus menjelaskan kepada publik. Mawardy Ismail menjelaskan semua ini harus ada mekanismenya,
Tentunya ini juga harus dijelaskan, kalau tidak dibebaskan ini kenapa? Kalau memang harus dilepaskan juga kenapa? Itu kan semua ada mekanismenya. Jadi jangan Cuma dipendam permasalahan ini, karena Pemerintah harus menjalaskan kepada Masyarakat kenapa itu terjadi, sehingga publik itu tahu. Jadi sekali lagi Pemerintah harus ada transparansi dalam hal ini, ungkapnya.
Mawardy Ismail menjelaskan dalam hal ini Pemerintah harus ada kejelasan mengenai Tapol-Napol Aceh yang masih berada di Lembaga Permasyarakatan pulau Jawa dan Sumatera.
Lebih lanjut Mawardy mengaku, Pemerintah Indonesia harus ada transparansi mengenai kejelasan terhadap permasalahan Tapol-Napol Aceh tersebut .(Abu S.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 17, 2007 18:10 | permalink | News
Pengamat Politik Dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Menyesalkan Sikap Penurunan Bendera Merah di Beberapa Daerah di Aceh.
Pengamat Politik dari Universitas Syiah kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Mawardy Ismail, sangat menyesalkan sikap orang yang tidak bertanggung jawab atas aksi penurunan Bendera Merah Putih di beberapa daerah di Aceh.
Diharapkan aparat ke amanan dapat mengusut tuntas siapa dalang di balik semua itu. karena hal-hal seperti itu diakuinya sangat mengganggu perdamaian yang berlangsung di tanah rencong ini.
Terkait hal ini ia juga berharap agar semua pihak terutama para elit politik, untuk tidak terlalu reaktif menanggapi hal ini. Yang penting menurutnya ada tindakan yang profesional dan tidak perlu berlebihan.
Tentu saja kita sangat menyesalkan hal itu, jadi kita berharap agar Pihak Keamanan untuk mengusut tuntas dan mengetahui siapa dalangnya itu, karena ini tentu saja sangat mengganggu perdamaian yang sedang berjalan di Aceh, kata Mawardi kepada Redaksi Nikoya FM Kamis (16/08).
Lebih lanjut Mawardi mengatakan yang penting dalam menanggapi masalah ini, aparat keamanan, bersama intelijennya bisa menemukan siapa pelaku dan apa motif di balik semua ini.
Dijelaskan siapa yang melakukan pelanggaran itu harus diberi tindakan yang tegas.(Abu S.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 17, 2007 18:05 | permalink | News
Kondisi Kehidupan Mantan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Masih Memprihatinkan.
Hari ini Jumat 17 Agustus, masyarakat diseluruh Indonesia memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 62. Namun tidak semua masyarakat menikmati hasil dari kemerdekaan dengan baik. Salah satunya di Nanggroe Aceh Darussalam, kondisi kehidupan mantan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia masih sangat memprihatinkan.
Menurut salah seorang Pejuang Kemerdekaan dari Gayo Luwes Nanggroe Aceh Darussalam, Pasha Harun mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapatkan dana veteran dari Pemerintah. Pasha Harun yang telah berusia 114 tahun itu menambahkan sudah 4 kali mengajukan permohonan dana veteran tetapi tidak ada tanggapan dari Pemerintah.
Hasil perjuangan saya dahulu sampai saat ini belum saya terima, sudah empat kali saya urus tapi belum pernah keluar. Jadi kedatangan saya ke Banda Aceh atas undangan Pak Gubernur. Sejak 1945 saya berjuang, teman-teman seperjuangan saya pun sudah mati 5, dan boleh di cek nama-namanya, ungkapnya dengan suara yang agak lemah karena usianya yang sudan rentan.
Sementara Kepala Perwakilan Veteran di Banda Aceh, Syamsul Bahri membenarkan pernyataan mantan pejuang kemerdekaan itu, bahkan dirinya mengatakan ada mantan pejuang di Gayo Luwes bekerja membersihkan kota.
Setahu saya saat saya tanyakan ke dia lebih kurang 2 tahun yang lalu, sejak tahun 45 dia sudah menjadi tukang sampah. Dana Veteran itu tidak pernah diterimanya, dan sampai saat ini saya jumpa kembali dan beliau masih hidup, walaupun dengan usia yang sudah begitu tua, kata Syamsul kepada Redaksi Nikoya FM Jumat (17/08).
Syamsul Bahri mengatakan hal ini membuktikan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap mantan pejuang yang telah menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pemahaman kebangsaan.
Lebih lanjut Syamsul Bahri mengatakan mantan pejuang kemerdekaan Republic Indonesia, Pasha Harun sangat menyedihkan karena anak bawahannya telah mendapatkan dana veteran, sedangkan dirinya belum mendapatkannya.(Deni Z.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 17, 2007 18:00 | permalink | News
Pelantikan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Sebaiknya di Laksanakan di Tempat Yang Layak.
Pengamat politik dari Universitas Syiah kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Mawardy Ismail, menyarankan agar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sebaiknya di laksanakan di Banda Aceh atau di Kutacane, atau di tempat lain yang layak , mengingat kondisi keamanan di Aceh Tenggara yang makin rawan.
Paling bagus dilantik di Kutacane yang kondisinya normal, akan tetapi bila kondisinya tidak normal itu bisa saja dilantik di Banda Aceh atau ditempat lain yang layak, jadi bukan harus. Karena itu hanya bila seandainya kondisi di Kutacane memang tidak kondusif maka perlu di lantik di Banda Aceh, jelasnya kepada Redaksi Nikoya FM Kamis (16/08).
Mawardy Ismail Mengatakan berdasarkan ketentuan undang-undang, disebutkan bahwa pelantikan Kepala Daerah dilaksanakan di Gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD, yang bersifat istimewa, atau di tempat lain yang dipandang layak
Pasal 7.7.2 F itu mengatakan begini : Pelantikan Gubernur/WakilGubernur, Bupati/Waikil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang dimaksudkan ayat 1 dan 2 dilaksanakan di Gedung DPRD dalam rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu, ungkapnya.
Terlepas apa yang terjadi di Aceh Tenggara saat ini, pemerintah harus memberikan sebuah kepastian. Mawardy menilai, membiarkan sebuah Kabupaten Kota yang di pimpin oleh seorang Bupati yang tidak definitif dapat merugikan daerah yang bersangkutan
Tentunya yang harus diberikan oleh Pemerintah itu adalah sebuah kepastian, karena membiarkan sebuah Daerah di pimpian oleh Pemimpin yang tidak Defenitif itu tentu akan merugikan bagi daerah yang bersangkutan, katanya
Mawardi mengharapkan kabupataen Aceh Tenggara segera mempunyai Bupati defenitif.
Saat di singgung mengenai kerusuhan saat pelantikan pejabat birokrasi setingkat Camat, Ia menduga kerusuhan tersebut di nilai telah mencoreng wibawa Pemerintah. (Abu S.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 16, 2007 18:20 | permalink | News
Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Mendesak Pemerintah Republik Indonesia Untuk Mempercepat KKR Di Aceh.
Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mempercepat pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Di Aceh. Ini sebagai wujud dari pengembalian dan pemulihan hak terhadap korban kekerasan dan konflik di Nanggroe Aceh Darussalam.
Demikian dikatakan Rukiah salah seorang korban pelanggaran HAM saat menyampaikan orasi refleksi 2 tahun perdamaian siang Kamis 16 Agustus 2007.
Rukiah mengatakan semua pihak, khususnya korban pelanggaran HAM di Aceh menginginkan dengan pembentukan KKR Di Nanggroe Aceh Darussalam, setiap kasus pelanggaran HAM dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga Rukiah mengharapkan perdamaian yang telah berjalan 2 tahun ini tetap baik dan tidak menimbulkan konflik baru.
Saya perempuan yang tertindas selama ini, namun tidak pernah bosan-bosannya memperjuangkan hak-hak kami yang selama ini tertindas. Memang kami ini perempuan, terlalu lemah dimata orang-orang yang menganggap kami lemah. Tapi kami selalu kuat dimata orang-orang yang memperjuangkan hak kami sebagai perempuan, apalagi kami sebagai masyarakat korban yang selama ini tidak mendapatkan apa-apa, ungkapnya penuh hari Kamis (16/08).
Hal senada juga dikatakan Zamzami dari Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran (SPKP) HAM, meminta DPRA segera membahas qanun-qanun tentang Komisi Kebenaran, dan Rekonsiliasi (KKR) maupun pengadilan HAM di Aceh
BRA yang dibentuk selama ini mengecewakan, karena banyak terjadinya penyimpangan dana-dana, dan BRA hanya bisa mengusap bagian luar luka dalam yang dialami oleh masyarakat Aceh. Jadi luka dalamnya itu yang perlu diobati dengan segera membentuk Pengadilan HAM dan KKR di Aceh. Kepada Bapak Ketua DPR kami berharap anda sebagai Wakil Rakyat benar-benar memikirkan rakyat dan segera membahas rancangan qanun KKR dan Pengadilan HAM di Aceh, ungkapnya kepada sejumlah Anggota Dewan Kamis (18/08).
Lebih lanjut Rukiah mengatakan dirinya dan masyarakat korban konflik di Nanggroe Aceh Darussalam tidak bosan untuk terus memperjuangkan hak-hak korban. Walaupun dirinya melihat di Aceh masih banyak NGO atau LSM, namun diakuinya belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, khususnya korban kekerasan dan korban pelanggaran HAM di Aceh. (Deni Z.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 16, 2007 18:15 | permalink | News
| 
