Agustus, 2007
Pasca Dua Tahun Penandatanganan Nota Kesepahaman Damai RI-GAM, Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh Meningkat.
Pasca dua tahun penandatangan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Aceh meningkat. Hal ini bukan berarti, saat konflik di Nanggroe Aceh Darussalam terjadi, angka kekerasan terhadap perempuan tidak ada, namun kasus tersebut tidak berani di ungkapkan.
Namun demikian, menurut Fatimah dari LBH Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) mengatakan kasus terhadap perempuan dapat meningkat disebabkan dengan keberanian masyarakat, khususnya perempuan yang mulai berani mengungkap setiap kasus kekerasan yang terjadi.
“Kasus-kasus yang muncul atau kasus kekerasan terhadap perempuan itu lebih kecil. Bukan berarti kasus itu tidak ada, karena kasus kekerasan terhadap perempuan dimasa konflik itu cukup tinggi, tetapi masyarakat khususnya perempuan merasa takut untuk melapor. Nah, beberapa tahun pasca tsunami, data yang kami himpun dari LBH APIK sepanjang tahun 2007 saja kami sudah menangani 100 kasus, sebelum MoU itu tidak sampai 50 kasus”, jelas Fatimah Kamis (16/08).
Fatimah menambahkan saat ini perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam sudah mengerti terhadap hukum yang berlaku. Namun dia mengatakan kondisi sekarang sangat memprihatinkan, dimana akses terhadap perempuan untuk mendapatkan bantuan hukum sangat lemah. Terutama bagi masyarakat di Kabupaten atau ditingkat Kecamatan maupun Desa, diseluruh Nanggroe Aceh Darussalam.
“Nah ini kita bisa melihat dan menilai bahwa sebetulnya perempuan dalam hal ini sudah berani untuk melapor. Artinya perempuan sudah merasa optimis dengan hukum yang berjalan. Akan tetapi kita melihat sekarang ada sebuah kondisi yang cukup memperihatinkan kita adalah bahwa akses untuk perempuan untuk mendapatkan bantuan hukum itu masih sangat lemah, terutama di tingkat Kabupaten atau ditingkat Kecamatan dan Desa. Kemudian yang kedua bagaimana sebenarnya tanggung jawab dari Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian”, katanya.
Fatimah mengharapkan kepada semua pihak, khusunya Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk dapat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
Lebih lanjut Fatimah mengatakan diharapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diatasi segera, sehingga perdamaian yang telah berjalan dengan baik di Nanggroe Aceh Darussalam dapat dirasakan semua pihak, terutama perempuan yang mengalami kasus kekerasan.(Deni Z.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 16, 2007 18:10 | permalink | News
Reintegrasi Damai Lebih Diarahkan Kepada Pemberdayaan Ekonomi.
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf mengatakan fokus kedepan dari kebijakan reintegrasi damai lebih diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi, yang menjadi sasaran utama dari program tersebut. Hal ini dilakukan karena proses reintegrasi damai Aceh telah berlangsung selama dua tahun sehingga memerlukan penyesuaian arah dan sasaran.
Irwandi Yusuf mengatakan dengan demikian, kedepan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Aceh, terutama mereka yang berimbas konflik akan menjadi lebih baik.
“Setelah dua tahun Reintegrasi Damai Aceh, apa yang menjadi target kedepan terkait pemberantasan kemiskinan? Saya kira titik tekan Reitegrasi Damai adalah Pemberdayaan Ekonomi dari komunitas yang menjadi objek dari Program ini. Dengan adanya pemberdayaan Ekonomi kita berharap tingkat kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat kita terutama bagi mereka yang terkena imbas konflik akan menjadi lebih baik”, ungkap Irwandi Kamis (16/08).
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf mengatakan pengalaman membuktikan bahwa dibelahan dunia manapun, persoalan kesejahteraan dan rendahnya pendapatan masyarakat merupakan puncak munculnya berbagai masalah.
Untuk itu, Irwandy mengharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, suasana kehidupan semakin kondusif bagi upaya mengabadikan perdamaian di bumi Serambi Mekkah ini.(Deni Z.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 16, 2007 18:05 | permalink | News
Dua Tahun MOU, Aceh Masih Mengalami Kemiskinan
Gerakan Anti Korupsi, GeRAK Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan kasus korupsi di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini terkait banyaknya dana yang mengalir di Serambi Mekkah ini, baik pasca musibah gelombang tsunami beberapa waktu lalu, maupun setelah dua tahun perdamaian.
Namun demikian, Koordinator GeRAK Aceh Akhiruddin Mahjuddin mengatakan sampai saat ini masih banyak masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam mengalami kemiskinan, meskipun dengan biaya anggaran yang begitu besar, namun belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.
“Berbicara hak korban atas pemenuhan keadilan, atas Recovery (Pemulihan) Ekonomi, maka disana membangun dan bagaimana mengelola anggaran yang baik. Uang Negera 61 triliun yang dikelola oleh BRR, hari ini Pemerintah dan Rakyat Aceh mengelola dana kurang lebih 20 triliun, lalu apa yang terjadi? Angka kemiskinan yang semakin tinggi”, jerit Akhiruddin di Gedung Dewan yang disaksikan puluhan Demonstran lainnya Kamis (16/08).Akhiruddin Mahjuddin mengatakan Perdamaian tidak akan terwujud, jika kondisi Aceh masih mengalami tingkat korupsi yang tinggi.
“Perdamaian hanya bisa terjadi jika hak-hak korban diwujudkan oleh Negara melalui Politik Anggaran yang berpihak kepada Rakyat, tidak untuk membeli fasilitas mobil yang mewah yang berharga miliaran rupiah, tidak untuk membeli alat dan pencuci sepatu otomatis, tidak untuk membeli alat-alat mandi pejabat”, sebut Akhirudin diiringi tepuk dan gelak tawa Demonstran.
Perdamaian hari ini disebutkannya belum menjadikan masyarakat korban konflik maupun korban masibah gelombang tsunami, sebagai subjek pembangunan. Hal ini terlihat dana yang dianggarkan kepada masyarakat miskin masih belum berpihak.(Deni Z.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 16, 2007 18:00 | permalink | News
Perayaan 2 Tahun MOU Diadakan Di Lapangan Blang Padang B.Aceh.
Perayaan 2 tahun Perdamaian atau penandatangan MOU diadakan di lapangan Blang Padang Banda Aceh Rabu 15 Agustus. Acara tersebut diisi dengan tari-tarian Aceh dan pelepasan merpati bersama oleh Guberbur NAD, Wakil Gubernur, Pangdam Iskandar Muda dan Polda NAD.
Dalam sambutannya Irwandi Jusuf selaku Gubernur NAD menyatakan, dengan adanya penandatanganan MOU masyarakat di NAD saat ini sudah dapat menikmati kedamaian, Irwandi Jusuf juga mengajak seluruh komponen masyarakat agar turut menjaga perdamaian di Aceh agar perdamaian tersebut menjadi perdamaian yang abadi.
“Semua pihak di Aceh harus bahu membahu menjaga proses damai di Aceh, hendaknya apa yang terjadi dihari ini menjadi pesan moral akan pentingnya kebebasan dan perdamaian di Aceh. Perdamaian di Aceh harus menjadi mainstream atau aktor utama dalam setiap sikap dan perilaku kita. Kebebasan yang kita maksud juga harus dimaknai dalam arti yang positif, dengan tidak adanya lagi tekanan-tekanan dari berbagai pihak sehingga kita semua dapat hidup dengan damai dan memakmurkan negeri ini”, kata Irwandi disela-sela pidato pembukaan 2 tahun MoU damai Aceh Rabu (15/08).
Irwandi menambahkan perdamaian di Aceh harus menjadi hal yang di utamakan,sehingga rakyat Aceh dapat hidup damai dan bisa menumbuhkan perekonomian yang telah terpuruk akibat konflik.(Windy F.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 15, 2007 18:15 | permalink | News
Keluarga Tapol/Napol Aceh Mendesak Pemerintah RI Untuk Segera Membebaskan Keluarga Mereka Yang Ditahan.
Forum untuk keadilan Tahanan Politik dan Narapidana Politik Aceh beserta keluarga Tapol/Napol Aceh, mendesak pemerintah RI agar mereka yang masih di tahan di pulau Jawa dan Sumatera, untuk segera di pindahkan Lembaga Permasyarakatan NAD. Hal ini menyangkut keamanan dan keselamatan nyawa dari para tahanan politik dan narapidana politik tersebut
Berdasarkan perjanjian MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2007 dalam pasal Amnesti 3.1.3 disebutkan, narapidana dan tahanan politik yang di tahan akibat konflik, akan di bebaskan tanpa syarat secepat mungkin, selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman. Demikian yang dikatakan Iswadi Jamil, juru bicara napol Aceh, dan Raihana Diani, salah satu perwakilan perempuan tapol/napol.
“Dengan cara yang damai kami meminta agar keluarga kami yang menjadi Tapol/Napol yang ada di LP luar Aceh agar dikembalikan ke LP Aceh”, ungkapnya.
Dalam hal ini Iswadi mengatakan kondisi para napol/tapol saat ini, sangat memprihatinkan, dan sangat meresahkan pihak keluarga besar tapol/napol. Dan keadaan ini juga sangat membahayakan keselamatan napol/tapol tersebut.
Iswadi menyebutkan beberapa tapol/napol GAM yang belum dibebaskan di LP Cipinang, Jakarta Timur, yaitu Tengku Ismuhadi Jafar,.Irwan Bin Ilyas, Ibrahim Hasan, M.Udin Saifan, Urdin, Z. Ulramli, Mahyeddin M.Adam, Subardina, dan M. Nur.
Nama tersebut merupakan tapol/napol yang masih mendekam dibeberapa penjara di pulau Jawa dan Sumatera.(Abu S.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 15, 2007 18:10 | permalink | News
| 
