Agustus, 2007
MISPI Aceh mendesak Pemerintah Menindak Lanjuti Kasus Trafiking.
Mitra Sejati Perempuan Indonesia, MISPI Aceh mendesak Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam menindak lanjuti terhadap kasus perdagangan, atau trafiking bagi anak maupun perempuan di Aceh. Hal ini terkait banyaknya isu mengenai perdagangan anak dan perempuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab, khususnya pasca tsunami.
Marlianita, Advokat MISPI Aceh mengatakan seharusnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membuat tim khusus pencari fakta terhadap kasus perdagangan anak dan perempuan Aceh sehingga mengetahui jumlah riil terhadap kasus trafiking di Aceh. Dan pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam dapat menyelesaikan permasalah ini segera.
Masalah Traficking anak korban tsunami inikan banyak kali isunya, tapi sampai sekarang kita belum pernah mendapatkan bukti isu tersebut nyata. Jadi kita berharap ada tindak lanjut dari Pemerintah yang didukung dengan Pihak Kepolisian untuk mengusut masalah ini, jangan hanya menjadi isu yang tidak ada kepastiannya, kata Marlianita kepada Redaksi Nikoya FM Kamis (09/08).
Sementara itu Pengamat Hukum, Riza Nizarli mengungkapkan isu perdagangan atau trafiking anak maupun perempuan ini tidak hanya terjadi di Aceh, tapi juga diseluruh Indonesia karena suatu ini hal yang menarik perhatian semua pihak.
Sekarang mencuat lagi isu traficking, yang tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di luar negeri. Malahan isu ini menjadi isu yang cukup menarik, karena dengan menjual manusia ini cukup banyak keuntungan yang diperoleh. Namun sekarang kita sudah memiliki Undang-undang yang mengatur tentang traficking, dimana kalau dulunya didalam KUHP hukuman yang diberikan bagi pelaku cukup minim, sehingga dengan adanya Undang-undang ini ada pemerataan hukuman bagi pelaku, ungkap Riza.
Lebih lanjut, Marlianita kembali mengungkapkan jangan sampai dengan isu-isu adanya perdagangan anak maupun perempuan Aceh yang tidak jelas selama ini, dapat membuat orang tua yang kehilangan anak merasa sedih saat mendengarkan isu tersebut.
Marlianita menambahkan hal ini dapat mengenang luka lama bagi orang tua yang kehilangan anak, baik masa konflik maupun saat musibah gelombang tsunami beberapa waktu lalu.(Deni Z.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 09, 2007 18:05 | permalink | News
Gubernur Aceh Meminta BPD Aceh Menjadi Bank Devisa.
Gubernur Nangggroe Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf mengharapkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh segera menjadi Bank Devisa yang khusus menangani bidang ekspor-impor di Aceh. Irwandi Yusuf mengatakan hal ini terkait juga dengan disahkan kembali pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan bebas.
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf menambahkan dengan Bank Devisa ini nantinya, dapat memberikan kesempatan lapangan kerja yang luas kepada putra dan putri di Nanggroe Aceh Darussalam.
Sebelum saya jadi Gubernur, pernah berbicara dengan Manajer BPD tentang bagaimana kalau suatu saat di Aceh juga dibentuk sebuah Bank Devisa, dan Pihak Bank menyambut baik. Jadi hari ini saya meminta kembali agar langkah-langkah itu dapat dipersiapkan segera, ungkap Irwandi kepada Redaksi Nikoya FM Kamis (08/07).
Sementara itu, Direktur Utama BPD Aceh, Aminullah Usman mengatakan pihaknya saat ini sedang mendidik Sumber Daya Manusia. Sebab, Aminullah mengungkapkan yang menjadi kendala adalah minimnya SDM di Aceh.
Kita sudah mendidik dan meningkatkan kualitas SDM, dan kedepan kita akan kembali mendidik mereka keluar negeri untuk menyahuti apa yang diharapkan oleh daerah kita yang berkenaan dengan ekspor impor. Insya Allah dengan adanya bantuan dari Pemerintah daerah tentunya kita sangat siap, kata Aminullah menjelaskan.
Aminullah juga mengucapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan masyarakat Aceh. Dia berjanji BPD Aceh akan terus komitmen untuk meningkatkan dan memberikan yang terbaik bagi perekonomian masyarakat.(Deni Z.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 09, 2007 18:00 | permalink | News
Masyarakat Malaysia Hingga Kini Telah Menyalurkan 1,6 Juta Ringgit Untuk Anak Yatim Dan Pemberdayaan Wanita.
Masyarakat Malaysia hingga kini telah menyalurkan sedikitnya 1,6 juta ringgit lebih atau sekitar 4,1 miliar rupiah lebih untuk membantu anak yatim dan pemberdayaan wanita korban tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pada acara penyerahan tahap akhir bantuan tersebut, Ketua Pusat Pemungutan Zakat Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ MAIWP) Kuala Lumpur, Malaysia, Dato Abdurrahim Abu Bakar mengatakan, dana tersebut disalurkan kepada 166 anak yatim yang tersebar di beberapa daerah di Aceh.
Dia menyebutkan, bantuan sebesar 100 ringgit atau sekitar Rp.250.000/anak, setiap bulan itu disalurkan sejak April 2005 selama 3 tahun yang bekerjasama dengan Baitul Mal Provinsi Aceh.
Yang kita bagi itu lebih kurang 100 ringgit atau didalam rupiah sekitar 259 ribu rupiah perbulan, selama 3 tahun, ungkap Dato kepada Redaksi Nikoya Rabu (08/08).
Sementara Ketua Unit Kemasyarakatan PPZ MAIWP, Amran Hazali menyatakan anak korban tsunami ini diseleksi melaui Baitul Mall Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai SMP.
Yang masih belum bersekolah juga ada, sedangkan untuk penyeleksiannya kami serahkan kepada Baitul Mall dan tentunya dalam hal ini bekerjasama dengan pihak Malaysia. Dan kami diberikan 2 lokasi yaitu di Lamno dan di Sigli, jelas Amran.
Wakil Ketua Baitul Mal Provinsi Aceh, Nurdin AR mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap anak yatim dan wanita korban tsunami.
Ini tentunya akan sangat membantu ibu anak-anak korban tsunami seperti dibangun sebuah tempat Rumah Pemberdayaan Ibu Asuh yang nantinya disitu mereka bersama-sama akan membuat kue dan pekerjaan lainnya yang nantinya dijual dan hasilnya juga untuk mereka sendiri, kata Nurdin.
Sementara Sumarni, salah seorang wali dari Uswatun Hasanah (anak korban tsunami) mengatakan sangat bersyukur terhadap bantuan yang telah diberikan pihak masyarakat Malaysia ini.
Alhamdulilah selain dibantu dengan dana kami juga mendapat bantuan pelatihan ketrampilan seperti menjahit, sehingga kedepan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami, ungkap Sumarni.
Sementara itu Gubernur Aceh Irwandi Jusuf atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh khususnya anak yatim menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Oleh karenanya bantuan yang telah disalurkan oleh PPZ itu hendaknya diikuti oleh masyarakat yang mampu, karena diungkapkannya membantu anak yatim tidak hanya di hari raya saja.(Deny Z.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 08, 2007 18:10 | permalink | News
Provinsi NAD Menandatangani MOU Dengan West Point Internasional.
Rabu Siang 08 Agustus Dinas Provinsi NAD menandatangani MOU dengan West point Internasional Limited yang berlangsung di Pendopo Gubernur NAD.
West Point Internasional Limited bekerja sama dengan Pemerintahan Aceh dalam bidang pertanahan, pertambangan, wisata, dan perindustrian.
Dato Musa Bin Nurdin selaku perwakilan West Poin Internasional Limited mengharapkan kerjasama tersebut dapat memajukan kawasan Aceh dan meningkatkan perekonnomian di Aceh.
Penandatanganan MOU tersebut juga di hadiri Gubernur NAD Irwandi Jusuf. Dalam sambutannya Irwandi Jusuf menyatakan harapannya agar MOU tersebut dapat bermanfat bagi warga Aceh. Irwandi juga mengharapkan dengan penandatanganan MOU tersebut dapat membuka akses kerjasama daerah dengan luar Negeri yang berdampak pada meningkatnya taraf perekonomian rakyat Aceh.
Berapa persen orang Aceh yang memiliki lapangan pekerjaan? 48 persen orang Aceh itu jobless (tidak memiliki pekerjaan). Berapa banyak itu semua? 2 juta orang, dua juta orang membutuhkan pekerjaan saat ini, jelas Irwandi.
Irwandi juga mengharapkan untuk menyukseskan kerjasama yang telah di tandatangani para pihak Kepala Dinas yang terkait agar dapat memberikan perhatian khusus serta dapat membantu memperlancar segara urusan pihak invertor yang berinvestasi di Aceh.(Windy F.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 08, 2007 18:05 | permalink | News
Pemerintahan Daerah Aceh Besar akan Memanfaatkan Keadaan Alam Aceh Besar.
Pemerintahan Daerah Aceh Besar akan memanfaatkan keadaan alam kawasan tersebut yang merupakan kawasan pergunungan dan hutan lindung sebagai kawasan wisata.
Menurut Bupati Aceh Besar saat ini pihaknya sedang bernegosiasi dengan beberapa investor dari luar dan dalam negeri untuk bekerja sama dalam mengelola objek-objek yang ada di kawasan Aceh Besar menjadi kawasan wisata.
Bukhari M. Daud Menambahkan prioritas Pemda Aceh Besar saat ini yang akan di jadikan sebagai kawasan wisata adalah kawasan Hutan Pengunungan Sare dan Air Panas di Ie Suum Aceh Besar
Kalau ada sebuah perusahaan asing misalnya, orang mau investasi tentang objek itu sendiri. Misalnya saya contohkan air terjun yang ada di Jantho, kalau masalah air terjunnya sudah oke, tapi bagaimana dengan jalannya? Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita memang harus mengambil langkah-langkah yang pasti, kata Bukhari kamis (08/08).
Lebih lanjut Bukari M. Daud menambahkan pihaknya saat ini masih terbentur dengan permasalahan infrastuktur di kawasan Aceh Besar yang kurang memadai,namun pihaknya akan terus berusaha agar menjadikan kawasan Aceh Besar sebagai kawasan wisata dapat terealisasi,
Apabila hal tersebut dapat terlealisasi maka APBD daerah menurutnya juga dapat meningkat selain dari terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat dan juga sebagai sarana hiburan bagi masyarakat Aceh Besar yang selama ini telah jenuh akibat konflik.(Windy F.)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 08, 2007 18:00 | permalink | News
| 
