Agustus, 2007
Inflasi Di Aceh Meningkat.
Tingkat inflasi di Aceh meningkat sebanyak 3 persen lebih. Demikian diungkapkan oleh kepala badan pusat statistik NAD, Drs.H.Iskandar Asyiek di Banda Aceh 1 Agustus dini hari.
Pada bulan Juli 2007 rat-rata harga barang dan jasa khususnya di kota Banda Aceh yang di pantau di pasar Ulee Kareng dan Pasar Peunayong secara umum mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan rata-rata harga pada bulan juli 2007 dengan inflasi sebesar 3 persen lebih atau terjadi kenaikan Indeks Harga konsumen (IHK) dari 185 pada bulan Juni 2007 menjadi 192 pada bulan Juli 2007.
Jadi yang kita katakan tadi komoditi makanan yang memberi sumbangan paling besar terhadap naiknya inflasi. Berdasarkan perkembangan harga barang dan jasa berdasarkan kelompok dan sub kelompok yang diperkirakan pada bulan Agustus 2007 kota Banda Aceh masih mengalami inflasi yang mungkin relatif lebih kecil, jelas Iskandar Rabu (1/08).
Sementara pada periode yang sama di kota Lhokseumawe terjadi inflasi sebesar 0,62 persen. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 151 pada bulan juni 2007 menjadi 152 pada bulan juli 2007. sementara inflasi nasional 0.72 persen.
Akibat baiknya indeks harga konsumen pada bulan Juli 2007 laju inflasi di kota Banda Aceh menjadi sebesar 6.80 persen. Sedangkan laju inflasi untuk kota Lhokseumawe sebesar 0.57 persen dan nasional sebesar 2.81 persen.
Inflasi yang terjadi di kota Banda Aceh secara umum disebabkan oleh naiknya harga pada sub kelompok ikan segar, sayur-sayuran dan buah-buahan akibat kurangnya persediaan barang di setiap pasar di kota Aceh.
Beberapa jenis barang dan jasa juga memberikan andil terhadap naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Banda Aceh pada bulan Juli 2007.(Windy)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 01, 2007 18:15 | permalink | News
Penduduk Miskin NAD Tahun 2007 Mengalami Penurunan.
Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode tersebut penduduk miskin di daerah berkurang 78 ribu orang lebih. Sementara di perkotaan berkurang 4 ribu orang dari data tersebut dapat dilihat penurunan jumlah penduduk miskin di Aceh pada tahun 2007. Demikian hal itu dinyatakan oleh Drs H.Iskandar kepala badan pusat statistic NAD.
Iskandar menambahkan jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami penurunan sebesar 2 persen dari 28 persen lebih. Pada tahun 2005 dan pada tahun 2007 menjadi 26 persen lebih.
Pada tahun 2005 yang berjumlah 1.166.400 atau 28,69 % jumlah penduduk miskin turun sebesar 82,8 ribu jiwa. jumlah penduduk miskin di daerah turun lebih tajam daripada daerah perkotaan terutama periode tahun 2005-2007. penduduk miskin didaerah pedesaan berkurang sebesar 78,8 ribu jiwa", ungkap Iskandar Rabu (1/08).
Menurut Iskandar persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, namun tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Indeks kedalaman kemiskinan Aceh mengalami penurunan selama tahun 2005 hingga 2007 yaitu dari 8 persen menjadi 5 persen lebih. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan turun dari 2,59 menjadi 1,64 persen, penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.(Windy)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 01, 2007 18:05 | permalink | News
ICW Menilai Proses Pemilihan Ketua KPK Rawan Penyusupan.
Indonesia Corruption Watch, atau ICW menilai proses pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan panitia seleksi rawan penyusupan oleh instansi tertentu. Pernyataan ini dikemukakan oleh Wakil Koordinator ICW, J. Danang Widoyoko di Banda Aceh.
Danang mengatakan banyak pihak yang berkepentingan dengan KPK, karena itu panitia harus serius dalam melakukan seleksi. Dia mengungkapkan bukan hanya orang ingin memberantas korupsi saja yang mendaftar, tapi orang-orang selama ini membela korupsi juga ikut mendaftar.
Pada proses seleksi tentu haruslah orang yang tidak hanya ingin memberantas korupsi. tapi juga ingin menggagalkan korupsi. Karena banyak selama ini yang membela koruptor itu justru yang mendaftar, dan banyak yang memiliki kekuatan politik yang ingin perwakilan di KPK, jelas Danang kepada Redaksi Nikoya Rabu (1/08).
Disisi lain Danang mengatakan, keberadaan jaksa dan polisi ditubuh KPK selama ini harus dipertanyakan kembali, dikhawatirkan mereka bukan meningkatkan kinerja KPK tapi justru menutup-nutupi kasus korupsi yang melibatkan polisi dan jaksa.
Pemberantasan ini merupakan hal yang sangat serius, karena itu ketersediaan anggaran baik dari sumber daya manusia dan dana diperlukan.selama ini di undang-undang yang menjadi anggota KPK itu harus yang berlatar belakang polisi dan jaksa, itu kata kata KUHAP, ungkapnya sambil menambahkan, di Undang-undang KPK dikatakan bahwa KPK berfungsi sekaligus sebagai penyidik dan penyelidik, jadi penyidik dan penuntut kasus korupsi, jadi semestinya tidak ada hambatan dari sisi hukum, kata Danang.
Danang mengharapkan kepada ketua KPK yang terpilih nantinya dapat mengalokasikan dana untuk penindakan kasus korupsi lebih besar karena penindakan dianggap sebagai upaya yang mampu menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat.
Dijelaskannya selama ini anggararan KPK untuk tahun 2005 senilai 170 miliar rupiah hanya 18 miliar atau 11 persen dari anggaran KPK di gunakan untuk penindakan kasus korupsi. Hal ini menunjukan bahwa KPK tidak menganggap penindakan sebagai suatu hal yang penting.(Deny Zulfikar)
posted by Nikoya 106 FM News Division Agustus 01, 2007 18:00 | permalink | News
Juli, 2007
Angota KPK Yang Baru Diharapkan Mampu Menyelesaikan Kasus Korupsi Di Aceh.
Ketua KPK yang akan dipilih nantinya di harapkan mampu untuk mengatasi kasus korupsi yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam. Demikian hal ini diungkapkan oleh Danang Widoyoko, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam Konferensi Pers yang bertajuk Rapor dan Harapan Perubahan di tubuh KPK di salah satu Cafe di Banda Aceh selasa 31 Juli 2007.
Dijelaskannya selama ini anggararan KPK untuk tahun 2005 senilai 170 miliar rupiah hanya 18 milar rupiah atau 11 persen dari anggaran KPK di gunakan untuk penindakan kasus korupsi. Hal ini ini menunjukan bahwa KPK tidak menganggap penindakan sebagai suatu hal yang penting.
Ia mengungkapkan dana sebesar itu masih terlalu kecil untuk penindakan kasus korupsi, seharusnya dana untuk penindakan menurutnya lebih besar, karena penindakan dianggap sebagai upaya yang mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
KPK harus mengalokasikan banyak dana untuk penindakan, saya kira untuk itu kantor KPK di Aceh semestinya tidak di isi oleh orang yang cuma memiliki kemampuan seperti tukang pos, seharusnya minimal mampu melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi atau melakukan penyelidikan awal. Jadi anggaran sebetulnya cukup, tapi memang bahwa KPK tidak perlu menganggap penindakan ini adalah sebuah hal yang serius gitu, dari sisi anggaran dan SDMnya, jelas Danang kepada Redaksi Nikoya FM Selasa (31/07).
Dijelaskan Danang tiga tahun sejak tahun 2004 sampai 2006, program pemberantasan korupsi oleh KPK, total kerugian negara yang bisa disetor ke kas Negara hanya sebesar 50 miliar rupiah lebih. Dan ini menurutnya tidak sebanding dengan jumlah anggaran untuk membiayai KPK selama tiga tahun yaitu sebesar 200 miliar rupiah lebih.
Yang diharapkan oleh masyarakat adalah bahwa KPK harus mengungkap kasus korupsi besar dengan kerugian negara yang signifikan, seperti yang dikatakan tadi seperti temuan korupsi ini sudah berkembang, kita sudah melihat banyak orang yang dipenjara karena kasus korupsi begitu ya, tapi kita juga berharap penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan penangkapan orang, juga ditanyakan berapa kerugian negara yang sudah dihabiskan. Jadi saya kira langkah selanjutnya dari penegakan hukum itu yang seharusnya yang ditunggu oleh masyarakat.
Disamping itu Danang juga mengatakan kantor penghubung KPK Aceh belum efektif menjalankan fungsi dan wewenangnya. Padahal Kantor KPK Aceh merupakan satu-satunya di indonesia yang telah menerima 400 laporan tersebut, 300 lebih diantaranya dinyatakan tidak tergolong dalam kasus korupsi. Hanya 67 kasus saja yang di folow up. Itu pun sebagian kasus di serahkan ke pihak kejaksaan dan kepolisian.(Deny Zulfikar)
posted by Nikoya 106 FM News Division Juli 31, 2007 18:10 | permalink | News
KPA Mendesak Kepolisian Di Aceh Menindak Tegas Pelaku Pelemparan Granat.
Juru bicara KPA Pusat Ibrahim KBS, mendesak Pihak Kepolisian di Aceh untuk menindak tegas pelaku pelemparan granat di Kantor Bupati Bireun dua hari yang lalu, dan kasus bom yang terjadi akhir-akhir ini di Aceh, sehingga hal tersebut tidak di biarkan berlarut-larut. Ibrahim menilai beragam kasus kekerasan yang terjadi di Aceh akhir-akhir ini seperti nya tidak ada solusi untuk mengusutnya.
Menurut ibrahim pengusutan kasus ini sangat penting di lakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya hukum di Aceh
Ini semacam suatu hal yang tidak ada lagi solusi, dan ini sudah sangat tersandung, yang artinya dimana dulunya ada masalah Pilkada, ada masalah Kampanye dan ini sudah menjadi hal yang baru lagi. Jadi kita dari KPA sendiri berharap Polisi harus bekerja lebih serius lagi dan bekerja lebih keras, jadi kalau ini tidak diselesaikan dengan segera nantinya masyarakat akan ketakutan dan pesimis terhadap kondisi Aceh yang damai saat ini, ungkap Ibrahim Selasa (31/07).
Dalam hal ini Ibrahim mendesak polisi untuk lebih serius dalam menanggapi perkara kriminal di Aceh yang sudah banyak menjatuhkan korban. Polisi harus mencari dan menangkap pelaku, karena bila tidak maka kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya hukum akan hilang. Dirinya menilai di Aceh saat ini ada orang-orang yang tidak menginginkan Aceh aman.
Ibrahim meminta kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk segera menghetikan aksinya. Karena Hal itu akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi investor di Aceh.
Di Aceh ini ada orang-orang yang tidak suka dengan kemanan di Aceh, mereka masih suka kalau Aceh ini terus di landa konflik, tetapi janganlah!! dan tolonglah!! Jangan kita berbuat hal-hal yang lain, Aceh ini baru saja keluar dari konflik, semua masih membutuhkan bantuan dari negara-negara luar. Jadi kalau ini pun masih terus terjadi investasi tidak akan ada di Aceh, tegas Ibrahim.
Lebih lanjut Ibrahim mangharapkan kepada semua masyarakat yang ada di Aceh untuk berani melawan semua terror yang merusak perdamaian.
Terkait pelemparan granat ke Kantor Bupati Bireun, Ia berharap kepada semua pihak yang kecewa terhadap pilkada bireun agar bisa menerimanya dengan iklas.(Abu Sidiq)
posted by Nikoya 106 FM News Division Juli 31, 2007 18:10 | permalink | News
| 
